Gorontalo – LPKA Kelas II Gorontalo mengikuti kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM “Policy Talks” secara virtual, rabu (21/2).
Bertempat di ruang secretariat WBBM, kegiatan diikuti oleh Kepala LPKA Irfan Ibrahim Sofan dan seluruh Pejabat Struktural.
Kegiatan ini diselenggarakan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Februari 2023, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) menilai tanggal tersebut merupakan tanggal yang bersejarah atas lahirnya salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.
BSK Kumham mengajukan usulan bahwa tanggal 22 Februari dapat ditetapkan sebagai Hari Bhakti BSK Kumham. Dalam rangka Peringatan Hari Bhakti BSK Kumham Pertama bertema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak”.
Disamping itu, kegiatan BSK KUMHAM “Policy Talks” ini merupakan dialog publik yang mendiskusi masalah kebijakan khususnya di bidang hukum dan HAM sebagai bahan pembuatan kebijakan oleh para aktor kebijakan. Kegiatan ini bertujuan sebagai forum bertukar pikiran antar aktor kebijakan, baik pemerintah dan non-pemerintah guna menangkap masalah kebijakan di bidang hukum dan HAM yang penting untuk diintervensi dan memopulerkan pendekatan bottom-up dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (Humas LEBIGO)
LPKA Kelas II Kanwil Kemenkumham Gorontalo
Heni Susila Wardoyo